Taman Hikmah: Kiai NU Ragukan Fatwa MUI soal Ahmadiyah

Jakarta - Perwakilan kiai Nahdlatul Ulama se-Jawa ditolak bertemu pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Kamis (8/5). Sejumlah kiai itu datang untuk meminta agar MUI meninjau ulang fatwa sesat terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Kiai Imam Ghazali, juru bicara perwakilan kiai se-Jawa, mengatakan para ulama datang untuk mengingatkan MUI soal pentingnya menjaga pluralisme di Indonesia. Mereka meminta MUI meninjau ulang fatwa sesat terhadap Ahmadiyah yang dikeluarkan tahun 1980.

"Fatwa tersebut sudah menganggap Ahmadiyah keluar dari Islam. Orang mengislamkan itu sulit, sekarang yang ada kok justru dimurtadkan," kata Kiai Imam Ghazali di kantor MUI, Jakarta, Kamis (8/5).

Menurut Kiai Imam Ghazali, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat seseorang sudah dapat dinyatakan masuk Islam dan tidak dapat dengan mudah dianggap kafir. Dia menjelaskan, implementasi ibadah tiap-tiap orang atau golongan tergantung kualitas ibadah, dan tidak ada satu pun yang sempurna.

Ulama seharusnya menyempurnakan ibadah umat dan menyatukan setiap perbedaan. "Tugas kita (ulama) berdakwah, bukan mengeluarkan fatwa untuk keluar dari Islam. Selama ini Ahmadiyah tidak pernah mengganggu kelompok lain. Apalagi tahun 1953 negara sudah memberikan mereka (Ahmadiyah) badan hukum, sepatutnya dilindungi," ujarnya.

Perwakilan kiai tidak akan mempermasalahkan pengesahan surat ketetapan bersama 3 menteri selama tidak berisi pembubaran Ahmadiyah. Menurut mereka, SKB itu harus berisi aturan perlindungan bagi pengikut Ahmadiyah. "Bagaimana mungkin keyakinan dibubarkan?" kata Kiai Imam Ghazali.

Kiai Maman Imanulhaq, perwakilan dari Jawa Barat, mengatakan, Indonesia mempunyai falsafah dasar Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengukuhkan sifat tauhid. "Maka kita wajib bersatu. Hanya Tuhan yang tunggal dan kita wajib manunggal. Nilai kebinekaan dalam pluralisme ini harus menjadi dasar tauhid bagi siapa pun," ujarnya.

Kiai Maman mempertanyakan sikap kelompok Islam yang tidak menghargai perbedaan. Padahal semua agama mengajarkan perbedaan, namun tetap menjaga keharmonisan. "Agama macam apa yang dipakai untuk membakar masjid? Agama macam apa yang digunakan untuk mengenyahkan orang dari bumi yang plural ini?" ujarnya.

Perwakilan ulama se-Jawa merekomendasikan agar fungsi MUI dikembalikan menjadi lembaga komunikasi antarulama. Sebab, dalam menyikapi perbedaan, MUI selalu memutuskannya melalui fatwa yang cenderung tidak menunjukkan nilai-nilai Islam. "Saya pikir MUI harus ditinjau ulang. Jangan sedikit-sedikit langsung mengeluarkan fatwa yang menyesatkan umat," kata Kiai Abdul Tawwab, pemimpin pesantren di Surabaya.

Sekretaris Komisi Pengkajian MUI Amirsyah Tambunan menuduh kedatangan perwakilan kiai se-Jawa itu tidak mewakili kepentingan umat Islam. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan pemerintah soal status Ahmadiyah. "Mereka (perwakilan kiai) datang tidak jelas mewakili siapa. Karena tidak sesuai prosedur, makanya tidak diterima oleh pimpinan MUI," katanya. (E1)

INI DI PAKEK MEMPERBURUK CITRA NU PADAHAL ITU KYAI LIBERAL dari link berikut

http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,Kiai-NU-Ragukan-Fatwa-MUI-soal-Ahmadiyah-1709.html

PBNU Dorong Pemerintah Tegaskan Ahmadiyah Bukan Islam

Kamis, 08 Mei 2008

PBNU mendorong pemerintah tidak ragu-ragu menegaskan bahwa aliran Ahmadiyah bukan Islam. Hasyim juga meyakini, Barat akan "membela" habis-habisan Ahmadiyah

Hidayatullah.com--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong pemerintah agar tidak ragu-ragu menegaskan bahwa aliran Ahmadiyah bukan Islam dan melarang organisasi itu berdakwah di kalangan umat Islam.

"Pemerintah hendaknya menyatakan bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam dan tidak boleh mengahmadiyahkan orang Islam atas dasar kebebasan," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu.

Menyangkut eksistensi organisasi maupun pengikut Ahmadiyah, lanjut Hasyim, harus diukur menurut ukuran ideologi negara yang ber-Pancasila. Ulama NU juga harus menjelaskan hal ini pada umat.

"Dengan demikian, umat Islam Indonesia dapat diselamatkan akidahnya tanpa risiko internasional dan tetap menempatkan mereka (pengikut Ahmadiyah) sebagai warga negara yang mempunyai hak, tapi tentunya bukan hak membelokkan Islam," katanya.

Menurut Hasyim, adalah salah besar kalau menghubungkan Ahmadiyah dengan kebebasan beragama. Sebab, Ahmadiyah tidak mencanangkan diri sebagai agama tersendiri.

"Yang ada adalah mereka merasa muslim tapi sudah belok dari keislamannya. Oleh karena itu umat Islam wajib menolaknya," tandas pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur, tersebut.

Namun, lanjut Hasyim, pada saat yang bersamaan, umat Islam, khususnya para ulama, harus memberikan dakwah agar pengikut Ahmadiyah kembali ke jalan Islam yang lurus.

"Saya yakin akan ada negara Barat tertentu yang membela mereka (Ahmadiyah) habis-habisan karena sejak kelahirannya di Pakistan telah dibela," katanya. [ant/www.hidayatullah.com]

Salah satu berita fitnah, sepertinya yang Atas

My personal web: http://pujakesula.blogspot.com/ or http://endyenblogs.multiply.com/journal